Senin, 07 Mei 2012

Sistem Informasi Kepegawaian Bapeda Kabupaten Ende, Flores, NTT




SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BAPEDA KABUPATEN ENDE

PEMROGRAMAN, BASIS DATA DAN JARINGAN
DOSEN: DIAN RUSLAN

NUR AIDA K. HASAN (11421010)



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia

Program Diploma 3 Prodi Akuntansi
Mei 2012

Kata Pengantar
Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Sistem Informasi Kepegawaian”.
Penulisan makalah adlah merupakan tugas dalam mata kuliah “Pemrograman, Basis Data dan Jaringan”.
Dalam penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknik penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.
Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan makalah ini, khususnya kepada:
1.     Bapak Dian Ruslan selaku dosen mata kuliah Pemrograman, Basis Data dan Jaringa, yang telah meberikan pengarahan selama penulisan makalah.
2.     Rekan-rekan semua pada program Diploma 3 angkatan 2011.
Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amin Yaa Robbal ‘Alamin.

I.     Pendahuluan

A.    Latar Belakang

Kabupaten Ende adalah salah satu kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 2.046,59 Km2 (204.660 Ha) dan populasi penduduk keadaan tahun 2009 sebanyak 258.658 jiwa (Registrasi penduduk BPS 2010). Secara geografis Kabupaten Ende memiliki letak yang cukup strategis yaitu dibagian tengah Pulau Flores yang diapit oleh empat Kabupaten di bagian barat : Nagekeo, Ngada, Manggarai, dan Manggarai Barat, sedangkan dibagian timur dengan dua Kabupaten yakni : Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Secara administratif Kabupaten Ende meliputi 21 Kecamatan, 191 Desa dan 23 Kelurahan.

Pemerintahan Kabupaten Ende dipimpin oleh seorang Bupati yang bernama Don Bosko Wangge dan wakilnya Ahcman Mochdar. Kabupaten Ende mempunyai Instasi-instasi pemerintahan yang mendukung pembangunan dan pengembangan bebagai sektor di kabupaten Ende. Salah satu yang bereperan penting adalah Bapeda (Badan pembangunan daerah).

Visi Bappeda Kabupaten Ende perlu ditetapkan sebagai penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ende dengan memperhatikan visi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai instansi teknis vertikal Bappeda. Adapun visi Bappenas adalah “Menjadi institusi perencana yang handal, kredibel dan secara proaktif berperan dalam penentu arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”.

B.    Maksud dan Tujuan

Seiring dengan terjadinya proses reformasi di Indonesia, maka keinginan untuk mewujudkan clean and good governance di semua bidang menjadi keinginan banyak pihak, oleh karenanya istilah Fit and Proper test bagi suatu jabatan baik dalam kaitan untuk meningkatkan unjuk prestasi dan kerja karyawan maupun sebagai bagian dari proses mutasi jabatan yang begitu populer belakangan ini.
Segala kegiatan dan rumusan-rumusan yang ditetapkan oleh pemerintahan harus juga dapat diketahui oleh masyarakat dalam mewujudakn pemerintahan yang transparan dan demokrasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakt bisa mengakses semua hal tentang pemerintahan melalui internet yaitu situs resmi pemerintahan yang bersangkutan.
Sejalan dengan perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi yang semakin canggih di era globalisasi ini, dibutuhkan kemampuan manajemen yang kuat dan berperspektif luas dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan bukan hanya modal dan prasarana yang mendukung operasi usaha, tapi juga dibutuhkan personil-personil pendukung yang handal dalam menunjang kebijak-kebijakan yang diterapkan oleh para pemimpin pemerintahan.
C.   Metode Penulisan
Penulisan makalah ini menggunakan metode “Pengumpulan Data dan Analisis Data”. Pengumpulan data dilakukan dan didapatkan melalui situs resmi pemerintahan Kabupaten Ende.

II.   Pokok Permasalahan
Permasalahan yang dibahas dalam makalah ini adalah:
1.      Apa pengertian dan fungsi Sistem Informasi Kepegawaian?
2.      Apa tujuan dan sasaran bapeda?
3.      Bagaimana strategi dan kebijakan bapeda?
4.      Bagaimana kinerja Bapeda Kabupaten Ende?
5.      Bagaimana tenaga kerja Bapeda Kaabupaten Ende?





III. Isi
III.1.  Pengertian dan Fungsi Sistem Informasi Kepegawaian   
Pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam dekade terakhir ini sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Seperti halnya penggunaan sistem informasi, berbagai perusahaan swasta dan i pemerintahan banyak yang mempergunakan sistem informasi untuk membantu dan mempermudah tugas dan fungsi yang dibebankan atau diperankan. Apalagi di era pemerintahan dengan konsep Good Governance ini diperlukan adanya sistem yang mampu mengakomodir kebutuhan akan pelayanan yang cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit. Dengan penggunaan sistem informasi, dimungkinkan adanya otomatisasi pekerjaan dan fungsi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang baik seperti yang dibutuhkan, termasuk otomatisasi dalam penanganan sistem kepegawaian.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diperlukan suatu sistem kepegawaian yang dapat memenuhi kebutuhan proses/analisa dan informasi tersebut diatas.
Apalagi pada sebuah organisasi pemerintahan yang mempekerjakan suatu jumlah tenaga kerja yang relatif besar, terdiri dari banyak eselon , jenjang jabatan yang bertingkat-tingkat, apalagi termasuk dalam satu departemen yang sedemikian besar, yang mana mutasi dari satu unit organisasi ke unit organisasi dalam satu kelompok adalah suatu hal yang memungkinkan dan diperlukan.
Banyak sekali aspek yang tercakup dalam hal ketenaga kerjaan yang harus diperhatikan, dimulai dari saat pegawai itu diterima, jenjang karier, pendidikan, mutasi, kesejahteraan, prestasi bahkan sampai dengan masa setelah selesai masa kerja (pensiun). Hal inilah yang menjadikan alasan mengapa diperlukan suatu sistem kepegawaian yang baik, yang mana dapat menunjang sistem-sistem lainnya yang ada pada departemen tersebut, dalam menentukan keberhasilannya berkompetisi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di era globalisasi ini.

Sistem Informasi Kepegawaian merupakan sebuah bentuk interseksi/pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia (MSDM) dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM seperti dalam hal perencanaan, dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan/enterprise resource planning (ERP).
III.2. Tujuan dan Sasaran Bapeda
Tujuan merupakan penjabaran/ implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Sementara itu, sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Bappeda dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program, kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian/ target masing – masing indikator program dan kegiatan.
Untuk mewujudkan visi dan misi Bappeda lima tahun ke depan, ditetapkan tujuan dan sasaran dari setiap misinya yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia perencana yang professional dan handal
Tujuan 1: Tersedianya aparatur perencana yang memiliki keahlian dan ketrampilan di bidang perencanaan
Sasaran 1 : Meningkatnya aparatur perencana yang memiliki kemampuan teknis sesuaii dengan bidang tugas
Misi 2: Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah jangka panjang.
menengah dan tahunan
Tujuan 1: Terwujudnya birokrasi  yang profesional dan akuntabel
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas perencanaan, dan pemantauan pembangunan
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang
Misi 3: Mengembangkan koordinasi dan kemitraan dalam pembangunan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, masyarakat, swasta serta lembaga-lembaga donor.
Tujuan 1: Meningkatnya koordinasi dan kerjasama pembangunan
Sasaran 1: Meningkatnya koordinasi lintas sektor dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat, organisasi pemerintah dan non pemerintah, swasta serta lembaga-lembaga donor.
III.3. Startegi dan Kebijakan Bapeda
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Bappeda merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Dalam penjabarannya, strategi yang akan dilaksanakan oleh Bappeda adalah sebagai berikut :
1.  Mengembangkan potensi sumber daya manusia perencana, manajemen pengolahan dan analisa data–data pembangunan yang akurat yang didukung dengan sarana/ prasarana yang memadai, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah.
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan peran serta masyarakat, pemangku kepentingan dan DPRD dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan guna menentukan arah kebijakan pembangunan.
3.   Memantapkan peran Bappeda dalam membangun kerjasama pembangunan serta penentuan penganggaran berdasarkan skala prioritas pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

III.4. Indikator Kinerja Bapeda Kabupaten Ende
Untuk dapat menggambarkan kemajuan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda dalam mewujudkan Visi ”Menjadi institusi perencana yang profesional, handal dan secara proaktif berperan dalam penentu arah pembangunan menuju terwujudnya Ende Lio Sare Pawe” dan 3 misi yaitu meningkatkan sumber daya manusia perencana yang profesional dan handal, meningkatkan kualitas rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan, serta mengembangkan koordinasi dan kemitraan dalam pembangunan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, masyarakat, swasta serta lembaga-lembaga donor, maka diperlukan suatu ukuran yaitu indikator kinerja yang dapat dipercaya, akurat dan valid.
Indikator pembangunan yang digunakan tersebut memiliki peranan penting sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja dan pencapaian indikator makro serta hasil yang diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan kebijakan program dan kegiatan dalam manajemen pembangunan di Kabupaten Ende.
Indikator-indikator kinerja Bappeda yang ditetapkan adalah indikator-indikator yang memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang “SMART”  yaitu :
1.Specific (Spesifik); dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan kondisi yang dapat  diukur keberhasilannya
2.Measurable (Terukur); indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
3.Achievable (Terjangkau); indikator yang akan digunakan bersifat mudah digunakan dan tidak rumit dalam perhitungannya; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan.
4.Realistic (Realistis); indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
5.Time-Bound (Masa Waktu); indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/ tahunan.
III.5. Ketenagaan
Komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Ende terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural, staf fungsional umum dan tenaga kontrak sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan.Jumlah seluruh pegawai Bappeda sebanyak 48 orang yang dapat dirincikan menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan serta menurut pangkat/ golongan ruang.
Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Ende sebagian besar terdiri dari pegawai laki-laki yaitu sebanyak 30 orang yang berarti hampir dua kali dibanding jumlah pegawai perempuan yaitu sebanyak 18 orang.  Sementara itu, komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi sarjana (S1) yaitu sebanyak 29 orang, sementara jumlah pegawai dengan kualifikasi S2 jumlahnya jauh lebih sedikit.  
Dilihat dari rincian berdasarkan pangkat/ golongan ruang, sebagian besar pegawai Bappeda telah memiliki pangkat/ golongan ruang setingkat penata dan pembina, sedangkan sebagian kecil pegawai adalah tenaga kontrak dan pegawai dengan pangkat setingkat juru. 
Secara lengkap komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pangkat/ golongan ruang sampai dengan keadaan Bulan Agustus 2009 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut : 
Tabel 2‑1: Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin
No
Jenis Kelamin
Jumlah
1
Laki – Laki
30
2
Perempuan
18
Jumlah
48

Tabel 2‑2: Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
No
Tingkat Pendidikan
Jumlah ( orang )
1
Pasca Sarjana (S2)
6
2
Sarjana (S1)
29
3
Diploma
2
4
SLTA
10
5
SLTP
1
6
SD
1
Jumlah :
48

Tabel 2‑3: Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
No
Golongan
Jumlah (org)
1
Pembina Utama Muda  ( IV/c )
1
2
Pembina TK. I  ( IV/b )
1
3
Pembina  ( IV/a )
2
4
Penata Tk I ( III/d )
4
5
Penata (III/c)
8
6
Penata Muda Tk. I (III/b)
2
7
Penata Muda (III/a)
9
Jumlah
27
1
Pengatur Tk. I (II/d)
2
2
Pengatur (II/c)
2
3
Pengatur Muda Tk. I (II/b)
3
4
Pengatur Muda (II/a)
1
Jumlah
8
1
Juru Tingkat I (I/d)
1
2
Juru (I/c)
1
3
Juru Muda Tingkat I (I/b)
-
4
Juru Muda (I/a)
1
Jumlah
2
CPNS
1
Penata Muda (III/a)
4
2
Pengatur (II/c)
2
Jumlah
6
1
Tenaga Kontrak
5
Jumlah
5
Jumlah Keseluruhan
48
Disamping kualifikasi berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki pegawai, sampai dengan Bulan Agustus 2009, beberapa pegawai Bappeda tercatat telah pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) struktural dan/ atau fungsional di bidang perencanaan dan pembangunan seperti yang disajikan pada tabel-tabel berikut:
Tabel 2‑4: Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural
No
Jenis Diklat
Jumlah (org)
1
Adum/Adumla/PIM IV
8
2
Spama / Diklatpim III
5
3
Spamen / Diklatpim II
1
Jumlah
14

Tabel 2‑5: Jumlah  Pegawai  Yang  Telah  Mengikuti  Diklat Teknis   Fungsional
di Bidang Perencanaan  dan  Pembangunan

No
Jenis Diklat
Jumlah (org)
1
Pendidikan / Kursus Bhs. Inggris
1
2
Pendidikan Kebendaharaan APBD
7
3
Methodologi  Perencanaan
8
4
Kursus Manajemen Proyek (KMP)
8
5
Pemegang Kas
1
Jumlah
25


IV.                       Penutup
IV.1. Kesimpulan
Untuk mendapatkan hasil tenaga kerja yang optimal, dibutuhkan suatu sistem kepegawaian yang memadai, yang dapat menyediakan informasi seperti yang dibutuhkan saat ini.
Implementasi sistem informasi manajemen terpadu kepegawaian akan memberikan banyak keuntungan dan manfaatnya sehubungan dengan proses di bidang kepegawaian khususnya, dan departemen keuangan pada umumnya.
IV.2. Saran
Situs pemerintahan adalah yang dibutuhkan masyarakat umum untuk menegetahui kegiatan dan kinerja pemerintahan. Oleh karena itu harus ada informasi yang lengkap. Masih banyak perlu dilakukan perbaikan lagi, terutama tentang informasi-informasi harus terus diperbaharui sesuai dengan perbaikan. Semoga Sistem Informasi Kepagawaian didaerah memberikan banyak manfaat terutama bagi masyarakat umum. 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar