SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BAPEDA
KABUPATEN ENDE
PEMROGRAMAN, BASIS DATA DAN JARINGAN
DOSEN: DIAN RUSLAN
NUR AIDA K. HASAN (11421010)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan
dan Perbankan Indonesia
Program Diploma 3 Prodi Akuntansi
Mei 2012
Kata Pengantar
Puji syukur penulis panjatkan
kehadiran Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan
penyusunan makalah yang berjudul “Sistem Informasi Kepegawaian”.
Penulisan makalah adlah merupakan
tugas dalam mata kuliah “Pemrograman, Basis Data dan Jaringan”.
Dalam penulisan makalah ini penulis
merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknik penulisan maupun
materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan
saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan
makalah ini.
Dalam penulisan makalah ini penulis
menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang
membantu dalam menyelesaikan penulisan makalah ini, khususnya kepada:
1.
Bapak
Dian Ruslan selaku dosen mata kuliah Pemrograman, Basis Data dan Jaringa, yang
telah meberikan pengarahan selama penulisan makalah.
2.
Rekan-rekan
semua pada program Diploma 3 angkatan 2011.
Akhirnya penulis berharap semoga Allah
memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan
dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amin Yaa Robbal ‘Alamin.
I. Pendahuluan
A.
Latar
Belakang
Kabupaten
Ende adalah salah satu kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
dengan luas 2.046,59 Km2 (204.660 Ha) dan populasi penduduk keadaan tahun 2009
sebanyak 258.658 jiwa (Registrasi penduduk BPS 2010). Secara geografis Kabupaten
Ende memiliki letak yang cukup strategis yaitu dibagian tengah Pulau Flores
yang diapit oleh empat Kabupaten di bagian barat : Nagekeo, Ngada, Manggarai,
dan Manggarai Barat, sedangkan dibagian timur dengan dua Kabupaten yakni :
Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Secara administratif Kabupaten Ende
meliputi 21 Kecamatan, 191 Desa dan 23 Kelurahan.
Pemerintahan
Kabupaten Ende dipimpin oleh seorang Bupati yang bernama Don Bosko Wangge dan
wakilnya Ahcman Mochdar. Kabupaten Ende mempunyai Instasi-instasi pemerintahan
yang mendukung pembangunan dan pengembangan bebagai sektor di kabupaten Ende.
Salah satu yang bereperan penting adalah Bapeda (Badan pembangunan daerah).
Visi Bappeda Kabupaten Ende perlu ditetapkan sebagai
penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ende dengan memperhatikan visi
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai instansi teknis
vertikal Bappeda. Adapun visi Bappenas adalah “Menjadi institusi perencana yang
handal, kredibel dan secara proaktif berperan dalam penentu arah pencapaian
tujuan berbangsa dan bernegara”.
B.
Maksud dan Tujuan
Seiring dengan
terjadinya proses reformasi di Indonesia, maka keinginan untuk mewujudkan clean
and good governance di semua bidang menjadi keinginan banyak pihak, oleh karenanya
istilah Fit and Proper test bagi suatu jabatan baik dalam kaitan untuk
meningkatkan unjuk prestasi dan kerja karyawan maupun sebagai bagian dari
proses mutasi jabatan yang begitu populer belakangan ini.
Segala
kegiatan dan rumusan-rumusan yang ditetapkan oleh pemerintahan harus juga dapat
diketahui oleh masyarakat dalam mewujudakn pemerintahan yang transparan dan
demokrasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakt bisa mengakses
semua hal tentang pemerintahan melalui internet yaitu situs resmi pemerintahan
yang bersangkutan.
Sejalan dengan
perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi yang semakin canggih
di era globalisasi ini, dibutuhkan kemampuan manajemen yang kuat dan
berperspektif luas dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk melakukan hal
tersebut dibutuhkan bukan hanya modal dan prasarana yang mendukung operasi
usaha, tapi juga dibutuhkan personil-personil pendukung yang handal dalam
menunjang kebijak-kebijakan yang diterapkan oleh para pemimpin pemerintahan.
C.
Metode
Penulisan
Penulisan makalah ini
menggunakan metode “Pengumpulan Data dan Analisis Data”. Pengumpulan data
dilakukan dan didapatkan melalui situs resmi pemerintahan Kabupaten Ende.
II. Pokok Permasalahan
Permasalahan yang
dibahas dalam makalah ini adalah:
1. Apa pengertian dan
fungsi Sistem Informasi Kepegawaian?
2. Apa tujuan dan
sasaran bapeda?
3. Bagaimana strategi
dan kebijakan bapeda?
4. Bagaimana kinerja Bapeda
Kabupaten Ende?
5. Bagaimana tenaga
kerja Bapeda Kaabupaten Ende?
III. Isi
III.1. Pengertian dan Fungsi Sistem Informasi
Kepegawaian
Pesatnya perkembangan
teknologi informasi dalam dekade terakhir ini sangat berpengaruh terhadap
berbagai aspek kehidupan di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.
Seperti halnya penggunaan sistem informasi, berbagai perusahaan swasta dan i
pemerintahan banyak yang mempergunakan sistem informasi untuk membantu dan
mempermudah tugas dan fungsi yang dibebankan atau diperankan. Apalagi di era
pemerintahan dengan konsep Good Governance ini diperlukan adanya sistem
yang mampu mengakomodir kebutuhan akan pelayanan yang cepat, tepat, dan tidak
berbelit-belit. Dengan penggunaan sistem informasi, dimungkinkan adanya
otomatisasi pekerjaan dan fungsi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang baik
seperti yang dibutuhkan, termasuk otomatisasi dalam penanganan sistem
kepegawaian.
Berdasarkan
pertimbangan tersebut diatas, diperlukan suatu sistem kepegawaian yang dapat
memenuhi kebutuhan proses/analisa dan informasi tersebut diatas.
Apalagi
pada sebuah organisasi pemerintahan yang mempekerjakan suatu jumlah tenaga
kerja yang relatif besar, terdiri dari banyak eselon , jenjang jabatan yang
bertingkat-tingkat, apalagi termasuk dalam satu departemen yang sedemikian
besar, yang mana mutasi dari satu unit organisasi ke unit organisasi dalam satu
kelompok adalah suatu hal yang memungkinkan dan diperlukan.
Banyak
sekali aspek yang tercakup dalam hal ketenaga kerjaan yang harus diperhatikan,
dimulai dari saat pegawai itu diterima, jenjang karier, pendidikan, mutasi,
kesejahteraan, prestasi bahkan sampai dengan masa setelah selesai masa kerja
(pensiun). Hal inilah yang menjadikan alasan mengapa diperlukan suatu sistem
kepegawaian yang baik, yang mana dapat menunjang sistem-sistem lainnya yang ada
pada departemen tersebut, dalam menentukan keberhasilannya berkompetisi dalam
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di era globalisasi ini.
Sistem
Informasi Kepegawaian merupakan sebuah bentuk interseksi/pertemuan antara
bidang ilmu manajemen sumber daya manusia (MSDM) dan teknologi informasi.
Sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya
mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM
seperti dalam hal perencanaan, dan menyusun sistem pemrosesan data dalam
serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi
perencanaan sumber daya perusahaan/enterprise resource planning (ERP).
III.2. Tujuan dan Sasaran
Bapeda
Tujuan merupakan penjabaran/ implementasi dari pernyataan misi
dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik serta merupakan sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Sementara itu,
sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang
ingin dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Bappeda dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu,
ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada
implementasi program, kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian/
target masing – masing indikator program dan kegiatan.
Untuk mewujudkan visi dan misi Bappeda lima tahun ke depan,
ditetapkan tujuan dan sasaran dari setiap misinya yang dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia perencana yang professional dan
handal
Tujuan 1: Tersedianya aparatur perencana yang memiliki keahlian
dan ketrampilan di bidang perencanaan
Sasaran 1 : Meningkatnya aparatur perencana yang memiliki kemampuan teknis
sesuaii dengan bidang tugas
Misi 2: Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah jangka
panjang.
menengah dan tahunan
Tujuan
1: Terwujudnya birokrasi yang profesional dan akuntabel
Sasaran
1: Meningkatnya kualitas perencanaan, dan pemantauan pembangunan
Sasaran
2: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang
Misi 3: Mengembangkan koordinasi dan kemitraan dalam pembangunan
dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, masyarakat, swasta serta
lembaga-lembaga donor.
Tujuan 1: Meningkatnya koordinasi dan kerjasama pembangunan
Sasaran
1: Meningkatnya koordinasi lintas sektor dan
kerjasama yang harmonis dengan masyarakat, organisasi pemerintah dan non
pemerintah, swasta serta lembaga-lembaga donor.
III.3. Startegi dan Kebijakan Bapeda
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Bappeda merupakan rencana
yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya perencanaan pembangunan yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Dalam
penjabarannya, strategi yang akan dilaksanakan oleh Bappeda adalah sebagai
berikut :
1. Mengembangkan
potensi sumber daya manusia perencana, manajemen pengolahan dan analisa data–data pembangunan yang
akurat yang didukung dengan sarana/ prasarana yang memadai, dalam melaksanakan
tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah.
2. Peningkatan koordinasi
lintas sektor dan peran serta masyarakat, pemangku kepentingan dan DPRD dalam
proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan guna menentukan
arah kebijakan pembangunan.
3. Memantapkan peran
Bappeda dalam membangun kerjasama pembangunan serta penentuan penganggaran
berdasarkan skala prioritas pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
III.4. Indikator Kinerja Bapeda Kabupaten Ende
Untuk dapat menggambarkan kemajuan pelaksanaan
pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda dalam mewujudkan Visi ”Menjadi
institusi perencana yang profesional, handal dan secara proaktif berperan dalam
penentu arah pembangunan menuju terwujudnya Ende Lio Sare Pawe” dan 3 misi
yaitu meningkatkan sumber daya manusia perencana yang profesional dan handal,
meningkatkan kualitas rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan,
serta mengembangkan koordinasi dan kemitraan dalam pembangunan dengan lembaga
pemerintah dan non pemerintah, masyarakat, swasta serta lembaga-lembaga donor,
maka diperlukan suatu ukuran yaitu indikator kinerja yang dapat dipercaya,
akurat dan valid.
Indikator pembangunan yang digunakan tersebut
memiliki peranan penting sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja dan pencapaian
indikator makro serta hasil yang diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai
bahan masukan dalam pengelolaan kebijakan program dan kegiatan dalam manajemen
pembangunan di Kabupaten Ende.
Indikator-indikator kinerja Bappeda yang
ditetapkan adalah indikator-indikator yang memenuhi syarat kaidah pengukuran
indikator yang “SMART”
yaitu :
1.Specific
(Spesifik); dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus
terarah menunjukkan perkembangan kondisi yang dapat diukur
keberhasilannya
2.Measurable
(Terukur); indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah
diukur;
3.Achievable
(Terjangkau); indikator yang akan digunakan bersifat mudah
digunakan dan tidak rumit dalam perhitungannya; kemudahan mendapatkan data dari
sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan.
4.Realistic
(Realistis); indikator yang digunakan merupakan indikator yang
logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
5.Time-Bound
(Masa Waktu); indikator pengukur yang digunakan memiliki masa
waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/ tahunan.
III.5. Ketenagaan
Komposisi
pegawai Bappeda Kabupaten Ende terdiri dari sejumlah personil yang
masing-masing mengisi jabatan struktural, staf fungsional umum dan tenaga
kontrak sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan.Jumlah
seluruh pegawai Bappeda sebanyak 48 orang yang dapat dirincikan menurut jenis
kelamin, tingkat pendidikan serta menurut pangkat/ golongan ruang.
Berdasarkan
jenis kelamin, komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Ende sebagian besar terdiri
dari pegawai laki-laki yaitu sebanyak 30 orang yang berarti hampir dua kali
dibanding jumlah pegawai perempuan yaitu sebanyak 18 orang. Sementara
itu, komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian
besar pegawai memiliki kualifikasi sarjana (S1) yaitu sebanyak 29 orang,
sementara jumlah pegawai dengan kualifikasi S2 jumlahnya jauh lebih sedikit.
Dilihat
dari rincian berdasarkan pangkat/ golongan ruang, sebagian besar pegawai
Bappeda telah memiliki pangkat/ golongan ruang setingkat penata dan pembina,
sedangkan sebagian kecil pegawai adalah tenaga kontrak dan pegawai dengan
pangkat setingkat juru.
Secara
lengkap komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan
pangkat/ golongan ruang sampai dengan keadaan Bulan Agustus 2009 dapat dilihat
pada tabel-tabel berikut :
Tabel
2‑1: Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin
No
|
Jenis Kelamin
|
Jumlah
|
1
|
Laki – Laki
|
30
|
2
|
Perempuan
|
18
|
Jumlah
|
48
|
Tabel
2‑2: Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
No
|
Tingkat Pendidikan
|
Jumlah ( orang )
|
1
|
Pasca Sarjana (S2)
|
6
|
2
|
Sarjana (S1)
|
29
|
3
|
Diploma
|
2
|
4
|
SLTA
|
10
|
5
|
SLTP
|
1
|
6
|
SD
|
1
|
Jumlah :
|
48
|
Tabel 2‑3: Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
No
|
Golongan
|
Jumlah
(org)
|
1
|
Pembina Utama Muda (
IV/c )
|
1
|
2
|
Pembina
TK. I ( IV/b )
|
1
|
3
|
Pembina
( IV/a )
|
2
|
4
|
Penata
Tk I ( III/d )
|
4
|
5
|
Penata
(III/c)
|
8
|
6
|
Penata
Muda Tk. I (III/b)
|
2
|
7
|
Penata
Muda (III/a)
|
9
|
Jumlah
|
27
|
|
1
|
Pengatur
Tk. I (II/d)
|
2
|
2
|
Pengatur
(II/c)
|
2
|
3
|
Pengatur
Muda Tk. I (II/b)
|
3
|
4
|
Pengatur
Muda (II/a)
|
1
|
Jumlah
|
8
|
|
1
|
Juru
Tingkat I (I/d)
|
1
|
2
|
Juru
(I/c)
|
1
|
3
|
Juru
Muda Tingkat I (I/b)
|
-
|
4
|
Juru
Muda (I/a)
|
1
|
Jumlah
|
2
|
|
CPNS
|
||
1
|
Penata
Muda (III/a)
|
4
|
2
|
Pengatur
(II/c)
|
2
|
Jumlah
|
6
|
|
1
|
Tenaga
Kontrak
|
5
|
Jumlah
|
5
|
|
Jumlah Keseluruhan
|
48
|
Disamping
kualifikasi berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki pegawai, sampai dengan
Bulan Agustus 2009, beberapa pegawai Bappeda tercatat telah pernah mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) struktural dan/ atau fungsional di bidang
perencanaan dan pembangunan seperti yang disajikan pada tabel-tabel berikut:
Tabel
2‑4: Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural
No
|
Jenis Diklat
|
Jumlah (org)
|
1
|
Adum/Adumla/PIM IV
|
8
|
2
|
Spama / Diklatpim
III
|
5
|
3
|
Spamen / Diklatpim
II
|
1
|
Jumlah
|
14
|
Tabel 2‑5: Jumlah Pegawai Yang Telah
Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
di Bidang Perencanaan dan Pembangunan
No
|
Jenis
Diklat
|
Jumlah
(org)
|
1
|
Pendidikan / Kursus
Bhs. Inggris
|
1
|
2
|
Pendidikan
Kebendaharaan APBD
|
7
|
3
|
Methodologi
Perencanaan
|
8
|
4
|
Kursus Manajemen
Proyek (KMP)
|
8
|
5
|
Pemegang Kas
|
1
|
Jumlah
|
25
|
IV.
Penutup
IV.1. Kesimpulan
Untuk
mendapatkan hasil tenaga kerja yang optimal, dibutuhkan suatu sistem
kepegawaian yang memadai, yang dapat menyediakan informasi seperti yang
dibutuhkan saat ini.
Implementasi
sistem informasi manajemen terpadu kepegawaian akan memberikan banyak
keuntungan dan manfaatnya sehubungan dengan proses di bidang kepegawaian
khususnya, dan departemen keuangan pada umumnya.
IV.2.
Saran
Situs
pemerintahan adalah yang dibutuhkan masyarakat umum untuk menegetahui kegiatan
dan kinerja pemerintahan. Oleh karena itu harus ada informasi yang lengkap.
Masih banyak perlu dilakukan perbaikan lagi, terutama tentang
informasi-informasi harus terus diperbaharui sesuai dengan perbaikan. Semoga
Sistem Informasi Kepagawaian didaerah memberikan banyak manfaat terutama bagi
masyarakat umum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar